Blitar.beritaantara2.online Wacana pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar mulai mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Meski menjadi kewenangan penuh kepala daerah, sejumlah anggota dewan mulai menyuarakan kriteria yang dianggap layak untuk menduduki posisi strategis tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, menekankan pentingnya memilih Sekda dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) senior yang sudah lama berkarier di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
“Calon sekda harus jelas syarat administratifnya dan berasal dari ASN senior internal Pemkab Blitar. Jangan sampai jabatan ini dijadikan alat balas budi politik,” ujarnya pada Kamis (29/5/2025).
Rifa’i juga menegaskan penolakannya jika calon Sekda berasal dari luar daerah. Menurutnya, langkah itu bisa menimbulkan dampak negatif terhadap dinamika birokrasi internal, termasuk melemahkan proses regenerasi dan menimbulkan polarisasi di kalangan ASN.
“Kalau pejabat dari luar diangkat menjadi sekda, itu artinya ASN di Kabupaten Blitar dianggap tidak mampu. Bisa muncul faksi baru di tubuh birokrasi—pendukung sekda, pendukung bupati, dan lainnya. Ini berisiko menurunkan soliditas,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan bahwa proses pengisian jabatan sekda sepenuhnya masih berada dalam domain kepala daerah. DPRD baru akan terlibat dalam tahap akhir, sesuai mekanisme yang berlaku.
“Hingga saat ini belum ada informasi resmi soal nama-nama yang masuk dalam bursa calon sekda. Jika nanti ada proses persetujuan dari DPRD, kami akan menjalankannya sesuai aturan,” tegas Supriadi.
Di sisi lain, munculnya berbagai aspirasi dari DPRD dinilai sebagai bentuk kontrol politik yang sehat. Meski tidak terlibat sejak awal, DPRD tetap memiliki peran penting dalam memastikan proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel." Ungkap Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi.(Adv)/marlin)
