Blitar ,beritaantara2.online Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Adi Santoso S.P, dan dihadiri oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhhibin, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unsur Forkopimda.pada 15/6/2025.
Wakil Ketua DPRD, Adi Santoso, dalam sambutannya menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
"Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban konstitusional pemerintah daerah kepada publik. Melalui forum ini, DPRD akan mencermati sejauh mana realisasi anggaran yang telah dijalankan," kata Adi Santoso.
Juru bicara fraksi Golkar, Yasa Kurniawanto menyampaikan, Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat.
"Perpustakaan bukan lagi sekadar tempat buku, tapi menjadi pusat informasi, edukasi, bahkan transformasi digital di era modern," jelas Yasa.
Semantara Wali Kota Syauqul Muhhibin menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif.
"Kami menyambut baik masukan dari para wakil rakyat. Ini akan menjadi catatan penting dalam menyusun program kerja ke depan," kata Mas Ibbin sapaan akrab Wali Kota Blitar.
Wali Kota Muhibbin menambahkan, bahwa perbaikan di berbagai sektor akan menjadi prioritas untuk memastikan pembangunan Kota Blitar semakin merata dan inklusif.
Rapat Paripurna ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan kedua Raperda ke tahap selanjutnya melalui komisi-komisi terkait. Proses legislasi ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakya.(adv/marlin)
