Bltar, beritaantara2.online Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan publik, Jaka Prasetiya, salah satu tokoh pengamat kebijakan publik daerah,selain itu ia juga seorang LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) mengungkapkan bahwa praktik korupsi di proyek Dam Kalibentak berpotensi terus meningkat apabila tidak ada pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum dan masyarakat.
"Melihat kecenderungan lemahnya transparansi anggaran dan minimnya pengawasan di lapangan,saya tidak menutup kemungkinan akan terjadi penambahan praktik korupsi dalam proyek Dam Kalibentak," ujar Jaka dalam wawancara terbuka di Kalibentak pada Kamis 25/9/2025
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap proyek pembangunan Dam Kalibentak yang menelan anggaran lebih dari Rp 5.1 miliar. Proyek yang seharusnya rampung pada akhir 2024 ini mengalami keterlambatan lebih dari sembilan bulan, tanpa kejelasan akuntabilitas penggunaan dana.
Jaka juga menyoroti adanya indikasi mark-up anggaran dalam pengadaan material serta dugaan keterlibatan sejumlah pejabat lokal yang menurutnya “tidak bisa dipisahkan dari pola-pola lama korupsi yang masih membudaya.”
"Kalau ini dibiarkan, kita akan lihat kerusakan sistemik. Tidak hanya soal uang rakyat yang hilang, tapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga ikut runtuh," tegasnya.
Sebagai respons atas pernyataan tersebut, sejumlah aktivis antikorupsi mulai mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap proyek Dam Kalibentak.
Sementara itu, pihak pemerintah daerah Dam kalibentak hingga berita ini diturunkan belum maksimal menagani/memberikan tanggapan terkait pernyataan Dam kalibetak terang Jaka Prasetiya.
Proyek Dam Kalibentak sejatinya dirancang untuk mengatasi kekeringan di wilayah selatan kabupaten serta meningkatkan pasokan air bagi sektor pertanian. Namun, harapan besar tersebut kini dibayangi oleh kekhawatiran publik akan terjadinya praktik korupsi yang menghabiskan dana negara. (Marlin)
