Blitar , beritaantara2.online Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan lambatnya realisasi anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar justru menggelar acara puncak Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-701 secara besar-besaran. Acara ini sontak menjadi sorotan publik, lantaran diduga menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah, dengan menghadirkan sejumlah artis papan atas, termasuk vokalis Setia Band, Charly Van Houten.
Alih-alih mendapat sambutan positif, perhelatan megah yang digelar di tengah merosotnya daya beli masyarakat ini justru memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Salah satu suara keras datang dari Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto, S.Sos., M.Si., yang menyayangkan langkah Pemkab menggelar acara hiburan berskala besar di saat masyarakat tengah berjuang secara ekonomi.
"Daya beli masyarakat sedang anjlok, sektor usaha kecil sedang lesu, tapi pemerintah malah sibuk mengadakan acara seremonial yang boros anggaran. Ini menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi rakyat," ujar Mujianto, Jumat 22/8/2025
Tak hanya soal kemewahan acara, Mujianto juga menyoroti kinerja Pemkab Blitar yang dinilainya kurang optimal dalam penyerapan anggaran tahun 2025. Ia mengungkapkan, hingga akhir Agustus, serapan anggaran daerah baru mencapai 48 persen. Ironisnya, dari jumlah tersebut, sekitar 38 persen justru habis untuk belanja rutin, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial.
"Belanja yang benar-benar menyentuh langsung kepentingan masyarakat seperti belanja modal pembangunan, justru masih di bawah 10 persen. Artinya, belum ada upaya serius dari pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang produktif," bebernya.
Menanggapi sorotan publik, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Khusna Lindarti, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Hari Jadi, memberikan klarifikasi. Menurutnya, seluruh pembiayaan kegiatan puncak Hari Jadi Blitar ke-701 tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan dari sponsor pihak swasta.
“Kita mengedarkan proposal ke berbagai pihak, terutama kalangan pengusaha lokal. Dana kegiatan ini murni dari sponsor, bukan dari APBD,” jelas Khusna.
Namun, pernyataan tersebut tak serta-merta meredam kritik. Mujianto tetap menilai langkah Pemkab meminta dana kepada pihak swasta di tengah kondisi ekonomi yang sulit sebagai tindakan yang kurang pantas dan mencerminkan lemahnya prioritas pembangunan daerah.
“Memalukan. Ekonomi lesu, masyarakat susah, malah pemerintah minta-minta dana ke pengusaha untuk hiburan. Lebih parah lagi, belanja modal dari pemerintah yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi malah minim realisasinya. Ini menunjukkan pemerintah tidak memiliki arah yang jelas dalam pengelolaan fiskal daerah,” tandasnya.
Di sisi lain, sejumlah warga Blitar menyampaikan pendapat serupa. Mereka berharap pemerintah daerah lebih fokus membenahi persoalan ekonomi, ketimbang menggelar acara seremonial yang dinilai tidak membawa dampak langsung bagi kehidupan masyarakat.
"Kalau memang niat merayakan hari jadi, cukup dengan kegiatan yang sederhana dan bermakna. Jangan malah menghamburkan dana hanya demi kemewahan sesaat,” ujar Lilis, warga Kecamatan Wlingi.
Seiring meningkatnya sorotan publik, banyak pihak mendesak agar Pemkab Blitar melakukan evaluasi terhadap prioritas anggaran dan lebih transparan dalam pelaksanaan kegiatan publik. Pasalnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan sangat ditentukan oleh sejauh mana keberpihakan kebijakan pemerintah kepada kepentingan rakyat kecil, bukan sekadar pencitraan melalui hiburan semata. (Marlin)
