Blitar ,beritaantara2.online Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar memanfaatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 untuk memperkuat infrastruktur penunjang sektor pertanian tembakau.
Kepala DKPP Kabupaten Blitar, Toha Mashuri, menjelaskan bahwa dana ini akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani (JUT), saluran irigasi, serta fasilitas penyimpanan hasil panen di tingkat petani.
“Dengan mendukung akses dan fasilitas yang memadai, petani tembakau bisa meningkatkan produksi, mengurangi kehilangan pasca panen, dan meningkatkan kualitas hasil,” ujarnya.
Pelaksanaan program dijadwalkan mulai kuartal kedua 2025. Infrastruktur akan dibangun di beberapa kecamatan penghasil tembakau utama, seperti selopuro, Gandusari, Wates, Panggungrejo, dan Kademangan Wlingi, dengan skema prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak dan potensi produksi.
Dalam pembangunan tersebut DKPP bersama Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan melibatkan petani dalam proses perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur, serta menyelenggarakan pelatihan pengelolaan pasca-panen. Tujuannya agar hasil pertanian tembakau tidak hanya meningkat secara kuantitas, tapi juga bernilai jual lebih tinggi.
Dana DBHCHT berasal dari cukai tembakau yang dikembalikan dari pemerintah pusat, kemudian dialokasikan untuk mendukung sektor pertanian, khususnya tembakau. Program ini diharapkan mendukung kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan kontribusi tembakau Blitar terhadap perekonomian daerah.
Ke depan, DKPP berencana memantau dampak pembangunan infrastruktur ini melalui evaluasi berkala, agar tiap rupiah dana DBHCHT dapat dimanfaatkan secara tepat dan berkelanjutan.
Program ini salah satunya mencakup pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) di sejumlah wilayah sentra pertanian tembakau di Kabupaten Blitar.
“Fasilitas JUT dan JIT yang kita bangun bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Sementara itu, bantuan benih tembakau diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hasil panen sesuai standar yang diharapkan,” kata Toha Mashuri, Selasa (26/5/2025).
Sementara Kepala Bidang Prasarana Pertanian DKPP, Matsafii, menyebutkan bahwa pada tahun ini terdapat 13 titik lokasi pembangunan infrastruktur yang tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Selopuro, Gandusari, Wates, Panggungrejo, dan Kademangan. Dari jumlah tersebut, enam titik difokuskan untuk pembangunan JUT dan tujuh titik untuk JIT.
“Pembangunan ini sangat penting dalam mendukung akses petani menuju lahan dan menjamin ketersediaan air irigasi, terutama saat musim tanam tembakau. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan efisiensi dan produktivitas,” jelas Matsafii.
Setiap titik proyek mendapatkan alokasi dana antara Rp150 juta hingga Rp200 juta. Seluruh pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani penerima manfaat, dengan pengawasan langsung dari DKPP.
“Kami pastikan dana langsung disalurkan ke rekening kelompok tani. DKPP juga aktif melakukan pendampingan dan pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai target dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani,” jelasnya.(Adv/Kmf/marlin)
